Sistem Hukum

HUKUM

Pengertian Sistem, Hukum dan Sisem Hukum

SISTEM     

Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang terorganisasi dan kompleks, suatu himpunan atau perpaduan ha-hal atau bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks. Terdapat komponen yang terhubung dan mempunyai fungsi masing-masing terhubung menjadi sistem menurut pola. Sistem merupakan susunan pandangan, teori, asas yang teratur.

           

HUKUM

Arti hukum secara etimologi (bahasa): bimbingan/tuntutan/pemerintahan (menurut recht), mengatur/memerintah (menurut ius), dan mengumpulkan (menurut lex).

1. Hans Kelsen, hukum itu bersifat hierarkis, artinya hukum tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih atas derajatnya.
2. Aristoteles, hukum tertentu pada hukum yang dianut oleh masyarakat yang digunakan atau berlaku untuk anggota masyarakat itu.
3. Grotius, hukum adalah aturan tingkah laku moral yang mewajibkan untuk berbuat benar.
4. Hobbes, adanya hukum adalah untuk memberikan keadilan dan memberikan perintah untuk berbuat adil.
5. Philip S. James, hukum adalah pokok aturan untuk tuntunan tingkah laku manusia yang dikenakan dan dipaksakan bagi setiap warga Negara.
6. E. M. Mayers, hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa Negara dalam melaksanakan tugasnya.
7. Leon Duguit, hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari suatu kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.
8. Immanuel Kant, hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.
9. La Rousse, hukum adalah keseluruhan prinsip yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat dan menetapkan apa yang oleh tiap-tiap orang boleh dan dapat dilakukan tanpa memperkosa rasa keadilan.
10. Capitant, hukum adalah keseluruhan daripada norma-norma yang secara mengikat mengatur hubungan berbelit-belit antara manusia dalam masyarakat.
11. Land, hukum adalah keseluruhan daripada peraturan-peraturan yang mana tiap-tiap orang dalam kehidupan masyarakat wajib menaatinya.
12. Suyling, hukum adalah kompleks daripada norma-norma tentang segala tindak-tanduk yang mengikat dan dibuat atau disahkan oleh Negara.
13. Lemaire, Hukum positif adalah suatu peraturan tata-tertib yang mengikat serta didasarkan atas rasa keadilan, dan ditinjau dari sudut tertentu. Hukum suatu rangkaian norma yang mengatur bagaimana suat masyarakat tertentu harus disusun dan dibentuk.
14. Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib masyarakat, karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.
15. Mochtar Kusumaatmadja, hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban dan keadilan yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaidah itu sebagai kenyataan.
16. J. C. T. Simorangkir & Woerjono Sastropranoto, hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa, menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.

SISTEM HUKUM

Sistem hukum adalah suatu susunan dari aturan-aturan hidup yang keseluruhannya terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain.

Menurut friedman, sistem hukum adalah suatu sstem yang meliputi substansi, hukum, dan budaya hukum.

Substansi adalah aturan, norma dan pola prilaku manusia yang berada dalam sistem.

Struktur adalah institusionalisasai ke dalam empitas-empitas hukum seperti struktur pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, tingkat kasasi, dan jumlah hakim.

Budaya hukum adalah bagian dari kultur pada umumnya, kebiasaan-kebiasaan, opini masyarakat, dan pelaksanaan cara-cara bertindak dan berpikir.

Secara umum, sistem hukum terbagi 2:

1.      Sistem hukum eropa kontinental, sistem hukum ini berkembang di eropa daratan seperti belanda, prancs dan termasuk indonesia. Sistem hukum ini disebut juga dengan civil law. Sistem hukum ini mengutamakan hukum yang memperoleh kekuatan meningkat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang0-undang dan tersusun secara sistematis didalam kodifikasi (pembukuan).

Tujuan, kepastian hukum yang hanya dapat diwujudkan dalam tindakan hukum manusia didalam pergaulan hidup. Dengan tujuan ni, hakim tidak dapat leluasa untuk menciptakan hukum yanh mempunyai kekuatan yang meningkat.

Fungsi hakim, yaitu menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas-batas wewenangnya atau hakim merupakan mulut sari undang-undang. Sumber hukumnya: undang-undang, peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan diterima sebagai hukum oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan undang-undang.

Hukum dibagi 2:

-          Hukum publik, yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa atau negara serta hubungan-hubungan masyarakat dan negara. Yang termasuk hukum publik: hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara.

-          Hukum privat, yaitu mencakup peraturan-peraturan yang mengatur tentang hubungan antara individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

2.      Sistem hukum anglo saxon, sistem hukum ini berkembang di inggris, kemudian meluas ke AS, kanada, dan australia. Sistem hukum ini disebut juga dengan common law. Sumber sistem hukum: yurisprudensi, kebiasaan-kebiasaan, peraturan administrasi negara.

Fungsi hukum pada sistem hukum ini, tidak hanya sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum saja, melainkan perannya sangat besar, yaitu membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat.

Hakim mempunyai wewenang yang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku dan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang akan menjadi pegangan bagi hakim untuk memutuskan perkara yang sejenis. Pada sistem ini, hakim dalam memutuskan suatu perkara harus mendasarkan putusan kepada prinsip hukum yang sudah ada didalam putusan hakim lain dari perkara sejenis sebelumnya. Dalam hal tidak ada putusan hakim lain dari perkara yang ada sebelumnya maka hakim dapat menetapkan putusan baru berdasarkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan akal sehat yang dimilikinya.  

Segala keputusan hakim berisi alasan dan dalam perkara hukuman harus menyebut aturan undang-undang dan aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukum.

Hukum negara pasal 104 ayat 1 menyebtkan, “segala keputusan pengadilan harus berisi alasan dan dalam perkara hukuman menyebutkan aturan undang-undang dan aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukum”.

Hukum adat dalam kongres pemuda 1928, “ hukum adat sebagai dasar persatuan bangsa, sebagai dasar perjuangan melawan penjajahan untuk menunjukkan kemerdekaan”.

Pandangan masyarakat indonesia terhadap hukum adat:

-          Hukum adat harus dipertahankan, karena memiliki persyaratan untuk menjadi hukum nasional, yaitu yang bersifat dinamis serta berasal dari penggalian mendalam secara berabad-abad. Sikap ini ditampilkan oleh kaum budayawan, para pemuda adat, serta para pemerhati hukum adat.

-          Hukum adat tidak bisa dijadikan hukum utama di indonesia, karena sifat tidak tertulis sulit dijadikan rujukan serta pedoman dalam menggali sumber hukum.

-          Adat bisa dijadikan rujukan yang berdampingan dengan hukum tertulis karena keduanya nyata di indonesia.

Mendeskripsikan Tujuan hukum dan sumber

hukum

Hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum harus

Pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu. Sementara itu

Para ahli hukum memberikan tujuan hukum menurut sudut pandangnya masing-masing.

1. Prof. Subekti, S.H. hukum itu mengabdi pada tujuan Negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.
2. Prof. MR. dr. L.J. Van Apeldoorn, tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai.
3. Geny, hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan, dan sebagai unsur daripada keadilan disebutkannya “kepentingan daya guna dan kemanfaatan”.
4. Jeremy Betham (teori utilitas), hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang.
5. Prof. Mr. J. Van Kan, hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu.

 Berdasarkan pada beberapa tujuan hukum yang dikemukakan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum itu memiliki dua hal, yaitu :

1. untuk mewujudkan keadilan
2. semata-mata untuk mencari faedah atau manfaat.

 Selain tujuan hukum, ada juga tugas hukum, yaitu :

1. menjamin adanya kepastian hukum.
2. Menjamin keadilan, kebenaran, ketentraman dan perdamaian.
3. Menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat.

Sumber-Sumber Hukum di Indonesia

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mnegakibatkan timbulnya sanksi yang tegas dan nyata.

Sumber hukum dapat dilihat dari 2 segi:

1.      Sumber hukum materiil, yaitu sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum, terdiri atas: perasaan hukum seseorang atau pendapat umum, agama, kabiasaan, dan politik hukum dari pemerintah. Sumber hukum materiil, yaitu tempat materi hukum itu stabil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum. Sumber hukum materiil dpat ditinjau dari berbagai sudut, misalnya dari sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat dan sebagainya. Contoh: seorang ahli ekonomi akan mengatakan bahwa kebutuhan-kebutuhan ekonomi dalam masyarakat itulah yang menyebabkan timbulnua hukum.

2.      Sumber hukum formil, yaitu merupakan tempat atau sumber darimana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan membentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu berlaku. Sumber hukum formil antara lain:

1.      Undang-undang (statue), ialah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara.

Menurut buys, UU itu mempunyai 2 arti: a). UU dalam arti formil ialah setiap keputusan pemerintah yang merupakan UU karena cra pembuatannya, misalnya dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan parlemen.

1.      Syarat berlakunya suatu UU, syarat mutlak untuk berlakunya suatu UU adalah diundangkan dalam lembaran negara oleh mentri/sekretaris negara.

2.      Berakhirnya kekuatan berlaku suatu UU, suatu UU tidak berlaku lagi jika:

. jika jangka waktu berlaku UU itu sudah lampau.

. keadaan atau hal dimana UU itu diundangkan sudah tidak ada lagi.

. UU itu dengan tegas dicabut oleh instansi yang membuat atau instansi yang lebih tinggi.

. telah diadakan UU baru yang  isinya bertentangan dengan UU yang dahulu kala.

3.      Pengertian lembaran negara dan berita negara, pada zaman hindia belanda, lembaran negara disebut staatsblad. Setelah suatu UU diundangkan dalam LN, kemudian diumumkan dalam berita negara, setelah itu diumumkan dalam siaran pemerintah melalui radio, TV, dan surat kabar. Perbedaan antara lembaran negara dan berita negara, lembaran negara adalah suatu lembarab atau kertas tempat mengundangkan atau mengumumkan semua peraturan negara dan pemerintah agar sah berlaku. Berita negara adalah suatu penerbitan resmi sekretariat negara yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan peraturan negara dan pemerintah serta memuat surat-surat yang dianggap perlu, seperti akta pendirian PT, firma, koperasi, nama orang yang dinaturalisasi menjadi wrga negara IDN, dll.

2.      Kebiasaan (custom), perbuatan manusia yang terus dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama.

3.      Keputusan-keputusan hakim (jurisprudentie), keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim yang lain mengenai masalah yang sama.

4.      Traktat (treaty), perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih. Traktat liberal, jika traktat diadakan hanya oleh dua negara. Traktat multilateral, jika diadakan oleh lebih dari dua negara.

5.      Pendapat sarjana hukum (doktrin), pendapat para sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim.

Peraturan perundang-undangan negara RI

1.      Masa sebelum dekrit presiden 5 juli 1959

Berdasarkan pada UUDS 1950, perpu di IDN terdiri atas:

-          UUD, suatu piagam yang menyatakan cita-cita bangsa dan memuat garis besar dasar dan tujuan negara. Suatu UUD dibentuk oleh suatu badan tertentu yang khusus  untuk itu, seperti: PPKI yang menetapkan UUD 1945, MPR menurut ketentuan UUD 1945, dan konstituante dan pemerintah menurut ketentuan UUDS 1950.

-          UU biasa dan UU darurat. UU biasa ialah negara yang diadakan untuk menyelenggarakan pemerintahan pada umumnya yang dibentuk berdasarkan dan melaksanakan UUD. Suatu UU terdiri atas:

·         Konsiderans, yaitu alasan-alasan yang menyebabkan dibentuknya suatu UU.

·         Diktum, yaitu keputusan yang diambil oleh pemuat UU, setelah disebutkan alasan pembentukannya.

·         Isi, isi UU terdiri atas bab-bab, bagian, pasal, dan ayat-ayat.

UU darurat ialah UU yang dibuat oleh pemerintah sendiri atas kuasa dan tanggung jawab pemerintah karena keadaan yang mendesak perlu diatur dengan negara. UU darurat dikeluarkan dengan bentuk dan keterangan seperti UU biasa dengan perbedaan:

- dalam menimbang harus diterangkan bahwa karena keadaan yang mendesak peraturan ini perlu segera diadakan.

- kalimat “dengan persetujuan DPR”dihilangkan. UU darurat dapat disahkan oleh presiden dengan persetujuan DPr menjadi UU biasa.

-          Peraturan pemerintah (pusat, suatu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan suatu UU.

-          Peraturan daerah, semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya.

2.      Masa setelah dekrit presiden 5 juli 1959 (sekarang)

a.      Bentuk dan tata peraturan perundang-undangan

Bentuk dan tata urutan peraturan perundangan RI sekarang ini menurut ketatapan MPRS No. XX/MPRS/1966 (kemudian dikuatkan oleh ketetapan MPR No. V/MPR/1973 adalah:

·         UUD RI tahun 1945

·         Ketatapan MPR

·         UU dan peraturan pemerintah pengganti UU

·         Peraturan pemerintah

·         Keppres

·         Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya

b.      UUD 1945, peraturan negara yang tertinggi dalam negara yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi salah satu sumber dari peraturan perundangan lainnya yang dikeluarkan oleh negara.

c.       Ketetapan MPR

Mengena ketetapan MPR ada dua macam, yaitu: a. Ketetapan MPR yang memat garis-garis dalam bidang legislatif dilaksanakan dengan UU. b. Ketetapan MPR yang memuat garis-garis besar dalam bidang eksekutif dilaksanakan dengan keputusan presiden.

d.      UU, salah satu bentuk peraturan perundangan yang diadakan untuk melaksanakan UUD atau ketetapan MPR.

e.      Peraturan pemerintah sebagai pengganti UU (perpu)

Perpu diatur dalam UUD 1945 pasal 22 sbagai berikut:

·         Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti UU.

·         Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut.

·         Jika tidak mendapat persetujuan maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

f.        Peraturan pemerintah

UUD 1945 memberikan kekuasaan kepada presiden untuk menetapkan peraturan pemerintah dalam menjalankan UU sebagaimana mestinya (pasal 5 ayat 2 UUD 1945). Selain peraturan pemerintah pusat, dikenal pula peraturan pemerintah daerah. Peraturan pemerintah pusat memuat aturan-aturan umum untuk melaksanakan UU, sedangkan peraturan pemerintah daerah isinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah pusat, dan jika ternyata bertentangan maka peraturan daerah yang bersangkutan dengan sendirinya btal (tidak berlaku).

g.      Keputusan presiden, presiden berhak mengeluarkan keppres yang berisi keputusan yang bersifat khusus (einmalig = berlaku atau mengatur sesuatu hal tertentu saja) untuk melaksanakan ketentuan UU yang bersangkutan, ketetapan MPR dalam bidang elsekutif atau peraturan pemerintah.

h.      Peraturan-peraturan pelaksana lainnya, baik yang diadakan oleh pejabat sipil maupun oleh pejabat militer, seperti keputusan mentri, instruksi mentri, dll harus pula dengan tegas berdasar dan bersumber pada peraturan perundangan yang lbih tinggi.

TAP MPR NO. III/MPR/2000

Didalam pasal 1 Tap MPR No. III/MPR/2000 dijelaskan bahwa

Ø  Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan.

Ø  Sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan tidak tertulis.

Ø  Sumber hukum dasar nasional adalah pancasila sebagaimana yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945, yaitu  isi ketuhanan YME, dst.

Tata urutan peraturan perundang-undangan RI pasal 2:

a.      UUD 1945

Merupakan hukum dasar tertulis negara RI, memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaran negara.

b.      Ketetapan MPR RI

Merupakan putusan MPR sebagai pengemban kedaulatan rakyat yang ditetapkan dalam sidang-sidang MPR.

c.       UU

Dibuat oleh DPR bersama presiden untuk melaksanakan UUD 1945, serta ketetapan MPR RI.

d.      Peraturan pengganti UU

Dibuat oleh presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa dengan ketentuan sbb:

-          Peraturan pemerintah penganti UU harus diajukan ke DPR dalam persidangan berikut.

-          DPR dapat menerima atau menolak peraturan pemerintah pengganti UU dengan tidak mengadakan perubahan .

-          Jika ditolak DPR, peraturan pemerintah pengganti UU tersebut harus dicanut.

e.      Peraturan pemerintah

Dibuat oleh pemerintahuntuk melaksanakan perintah UU.

f.        Keppres

Yang bersifat mengatur dibuat oleh presiden untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berupa pengaturan pelaksanaan administrasi negara dan administrasi pemerintahan.

g.      Peraturan daerah

Merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum diatasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan.

-          Peraturan daerah provinsi dibuat oleh DPR daerah provinsi bersama gubernur.

-          Peraturan daerah kabupaten/kota dibuat oleh DPRD kabupaten/kota bersama bupati/walikota.

-          Peraturan desa atau yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau yang setingkat, sedangkan tata cara pembuatan peraturan desa atau yang setingkat diatur oleh peraturan daerah kabupaten kota yang bersangkutan.

 PENGGOLONGAN HUKUM

Para ahli hukum mengalami kesulitan pada saat membuat pengertian hukum yang singkat dan

meliputi berbagai hal. Ini dikarenakan kompleksnya hukum yang berlaku dalam suatu Negara.

Untuk memudahkan dalam membedakan hukum yang satu dengan yang lainnya,

C.S.T. Kansil, membuat penggolongan hukum seperti berikut :

A.      Menurut Sumbernya :

1)       Hukum undang-undang; yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

2)       Hukum kebiasaan (adat); yaitu hukum yang terletak di dalam peraturan-peraturan kebiasaan (adat)

3)       Hukum traktat (perjanjian), yaitu hukum yang ditetapkan oleh Negara-negara dalam suatu perjanjian antar Negara.

4)       Hukum Yurisprudensi; yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim.

B.      Menurut Bentuknya :

1)       Hukum Tertulis; hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan.

2)       Hukum Tidak Tertulis; hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis, namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundangan. Hukum tidak tertulis disebut juga sebagai suatu kebiasaan.

C.      Menurut Tempat Berlakunya (ruang) :

1)       Hukum Nasional; hukum yang berlaku dalam suatu Negara.

2)       Hukum Internasional; hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional.

3)       Hukum Gereja; kumpulan norma-norma yang ditetapkan.

4)       Hukum Asing; hukum yang berlaku dalam Negara lain.

D.      Menurut Waktu Berlakunya :

1)       Ius Constitutium (Hukum positif/berlaku sekarang); hukum yang berlaku sekarang bagi masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu (hukum yang berlaku dalam masyarakat pada suatu waktu, dalam suatu tempat tertentu).

2)       Ius Constituendum (berlaku masa lalu); hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang.

3)       Antar Waktu (hukum asasi/hukum alam); hukum yang berlaku dimana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia. Hukum ini tak mengenal batas waktu melainkan berlaku untuk selama-lamanya (abadi) terhadap siapapun juga di seluruh tempat.

E.       Menurut Cara Mempertahankannya (Tugas & Fungsi) :

1)       Hukum Materil (KUH Perdata, KUH Pidana, KUH Dagang).

2)       Hukum Formal (Pidana Formal, Perdata Formal).

F.       Menurut Sifatnya :

1)       Hukum Memakasa (imperative); hukum yang dalam keadaan bagaimana pun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak.

2)       Hukum Mengatur (fakultatif/pelengkap); hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian.

G.      Menurut Isinya :

1)       Hukum Privat/Perdata (hukum pribadi, hukum kekayaan, hukum waris)

2)       Hukum Publik (Hukum tata Negara, hukum administrasi Negara, hukum pidana, hukum acara, hukum internasional)

H.      Menurut Pribadi :

1)       Hukum Satu Golongan

2)       Hukum Semua Golongan

3)       Hukum Antar Golongan.

I.         Menurut Wujudnya :

1)       Hukum Objektif; hukum dalam suatu Negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu.

2)       Hukum Subjektif; Hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang tertentu atau lebih. Hukum subjektif disebut juga hak.

PERADILAN

 Sekarang ini di Indonesia terdapat bermacam-macam peradilan, yang dibedakan sebagai berikut :

1. Pengadilan Sipil, yang terdiri dari :

1)       Pengadilan Umum, terdiri atas :

a)       Peradilan Negeri

b)       Pengadilan Tinggi

c)       Mahkamah Agung

2)       Pengadilan Khusus, terdiri atas :

a)       Pengadilan Agama

b)       Pengadilan Adat

c)       Pengadilan Administrasi Negara (Pengadilan Tata Usaha Negara)

3)       Pengadilan Militer, yang terdiri atas :

a)       Pengadilan Tentara

b)       Pengadilan Tentara Tinggi

c)       Mahkamah Tentara Agung.